40.000 Anak TKI Tak Sekolah

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO
Anak-anak TKI menempuh ujian nasional Paket A di kompleks perusahaan perkebunan kelapa sawit Felda Plantations Sendirian Berhad di Lahad Datu, Negara Bagian Sabah, Malaysia Timur, Jumat (3/7/2009) lalu.

Senin, 25 Oktober 2010 | 10:36 WIB

KINABALU, KOMPAS.com — Dari sekitar 50.000 anak tenaga kerja Indonesia yang tercatat di Sabah, Malaysia, hanya sekitar 10.000 anak yang mengenyam pendidikan sekadarnya. Sebanyak 40.000 anak lainnya tidak mengenyam pendidikan. Jumlah anak yang tak mengenyam pendidikan lebih banyak lagi jika ditambah dari wilayah lain.

Kenyataan ini terungkap dalam kunjungan kerja Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Kota Kinabalu, Sabah, Jumat-Sabtu (23/10/2010). Pada kesempatan itu, Nuh berdialog dengan para tenaga kerja Indonesia (TKI), para siswa, dan pendidik, serta mengunjungi pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk anak-anak TKI. Beliau didampingi antara lain oleh Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Tatang Razak dan Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu Soepeno Sahid.

Soepeno menjelaskan, anak-anak TKI, khususnya di Sabah, baru mendapatkan pendidikan sekadarnya; asalkan bisa membaca, menulis, dan menghitung. Anak-anak Indonesia itu tidak boleh menjadi siswa di sekolah milik Pemerintah Malaysia, sedangkan untuk bersekolah di sekolah swasta, mereka tidak sanggup karena biayanya mahal.

Para pekerja Indonesia itu umumnya bekerja di pabrik kayu, kelapa sawit, hingga pembantu rumah tangga. Kebanyakan TKI itu sudah bekerja di Sabah selama belasan hingga puluhan tahun. TKI itu terutama berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, dan Jawa.

Walau demikian, sejumlah anak TKI akhirnya bisa mengenyam pendidikan nonformal dan ikut ujian paket kesetaraan karena adanya inisiatif dari guru-guru sukarelawan dari kalangan TKI yang prihatin dengan masa depan anak-anak bangsa ini. Adapun yang tidak bersekolah banyak yang ikut bekerja bersama orangtua mereka di perkebunan-perkebunan di wilayah Sabah yang lokasinya terpencar-pencar.

Menurut Soepeno, layanan pendidikan nonformal untuk anak-anak TKI masih memiliki kendala legalitas pelaksanaan. Pasalnya, Kementerian Pelajaran Malaysia tidak mengenal istilah pendidikan nonformal yang dilaksanakan PKBM atau learning center seperti yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan di Malaysia hanya lewat jalur formal.

Lakukan pendekatan

Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus melakukan pendekatan kepada Pemerintah Malaysia agar perusahaan-perusahaan Malaysia yang mempekerjakan TKI memberikan fasilitas tempat untuk learning center.

Bibiana Pulo Beda, pimpinan PKBM Biah di Keningau yang berjarak sekitar 6 kilometer dari pusat Kota Kinabalu, mengatakan, kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka cukup tinggi karena mereka berharap keturunannya berpendidikan dan bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Nuh mengatakan bahwa anak-anak TKI layaknya anak-anak di Tanah Air. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. (ELN)